Key Takeaways:

• Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun pada Semester I 2026, sementara realisasi investasi pada periode yang sama tercatat Rp1.010,6 triliun. 
• Rasio investasi terhadap belanja pemerintah berada di kisaran 77,8%, yang menunjukkan bahwa ekspansi fiskal berjalan beriringan dengan realisasi investasi, meskipun bukan merupakan ukuran multiplier dalam arti sebenarnya. 
• Pertumbuhan investasi pada Semester I 2026 belum menunjukkan indikasi kuat crowding out, meskipun belum cukup untuk membuktikan tidak adanya efek tersebut.

Multiplier effect adalah kondisi ketika perubahan awal pada pengeluaran menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap pendapatan maupun output ekonomi secara keseluruhan. Proses ini terjadi karena pengeluaran satu pihak akan menjadi pendapatan bagi pihak lain, yang kemudian kembali dibelanjakan sehingga menciptakan putaran aktivitas ekonomi baru.

Salah satu sumber multiplier effect yang paling sering dibahas adalah belanja pemerintah. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, bantuan sosial, subsidi, maupun program prioritas lainnya, dana tersebut tidak berhenti pada penerima pertama saja. Dana akan mengalir ke berbagai sektor ekonomi dan berpotensi memicu aktivitas investasi baru dari sektor swasta.

Oleh karena itu, memahami hubungan antara belanja pemerintah dan investasi menjadi penting untuk melihat bagaimana ekspansi fiskal berjalan bersamaan dengan aktivitas investasi dalam perekonomian. Meskipun hubungan tersebut tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur fiscal multiplier, perbandingan antara realisasi belanja pemerintah dan investasi dapat memberikan gambaran awal mengenai perkembangan keduanya pada periode yang sama.

Seluruh pembahasan berikut menggunakan data realisasi Semester I 2026, yaitu periode terakhir yang datanya telah tersedia lengkap baik dari sisi belanja negara maupun realisasi investasi.

Rincian Belanja Pemerintah Pusat

Sebagai titik awal, berikut gambaran realisasi Belanja Pemerintah Pusat sepanjang Semester I 2026. 

Tabel 1. Realisasi belanja pemerintah pusat Semester I 2026 

Sumber: Kementerian Keuangan, APBN KiTa 

Jika ingin lebih memahami sumber multiplier effect yang dihasilkan, maka penting untuk melihat komposisi realisasi anggaran tersebut secara lebih rinci. 

1. Realisasi belanja K/L (Kementerian/Lembaga)

Hingga Semester I 2026, realisasi Belanja K/L mencapai Rp658,9 triliun atau sekitar 43,6% dari pagu APBN. Realisasi ini tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp470,5 triliun.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara.

Pada sisi perlindungan sosial, realisasi belanja bansos mencapai Rp78,3 triliun atau 48,2% dari pagu APBN. Penyaluran tersebut antara lain mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,5 triliun kepada 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako sebesar Rp19,7 triliun kepada 17,6 juta KPM.

Belanja-belanja tersebut berpotensi menciptakan multiplier effect karena dana yang disalurkan dapat kembali berputar melalui konsumsi rumah tangga, aktivitas usaha, hingga penciptaan lapangan kerja.

2. Belanja subsidi dan kompensasi

Selain belanja kementerian dan lembaga, pemerintah juga merealisasikan belanja subsidi dan kompensasi sebesar Rp233 triliun hingga akhir Juni 2026 atau sekitar 52,1% dari pagu APBN. Realisasi tersebut terdiri atas subsidi Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun, serta tumbuh 44,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp161,4 triliun.

Komponen ini memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga energi global. Besarnya realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh pergerakan Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan ini berpotensi memperkuat multiplier effect karena beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan, sehingga konsumsi masyarakat relatif lebih terjaga dan perputaran ekonomi dapat terus berjalan. Perlu dicatat, lonjakan realisasi ini juga mencerminkan beban fiskal yang semakin besar, sehingga ruang anggaran pada semester berikutnya menjadi lebih terbatas.

Keterkaitan Belanja Pemerintah dan Investasi

Setelah memahami struktur belanja pemerintah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana realisasi belanja pemerintah berjalan bersamaan dengan perkembangan investasi di Indonesia.

Untuk mengukur multiplier secara tepat tentu diperlukan model ekonomi yang lebih kompleks, misalnya melalui estimasi perubahan output terhadap perubahan belanja. Melalui pendekatan sederhana berikut, yang diperoleh hanyalah gambaran awal mengenai keselarasan antara belanja pemerintah dan investasi, bukan pembuktian hubungan sebab akibat. 

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa realisasi investasi sepanjang Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan dan setara 49,5% dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi Rp507,6 triliun atau 50,2%, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp502,9 triliun atau 49,8%. 

Secara kuartalan, realisasi investasi juga menunjukkan tren yang terjaga. Investasi pada kuartal I 2026 tercatat Rp498,8 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp511,8 triliun pada kuartal II 2026.

Sementara itu, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mengalami perubahan signifikan sepanjang Semester I 2026. Setelah bertahan di level 4,75% pada kuartal pertama, BI Rate naik 50 basis poin menjadi 5,25% pada Mei 2026, kemudian naik lagi menjadi 5,50% pada 9 Juni 2026, dan menjadi 5,75% pada 18 Juni 2026. Level tersebut dipertahankan pada Rapat Dewan Gubernur Juli 2026.

Perlu dicatat, Bank Indonesia menyampaikan bahwa kenaikan tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, sekaligus menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Kenaikan BI Rate dalam periode tersebut terutama merupakan respons stabilisasi nilai tukar dan pengelolaan risiko inflasi di tengah ketidakpastian global.

Tabel 2. Data dasar perhitungan Semester I 2026 

Sumber: Kementerian Keuangan, BKPM, dan Bank Indonesia. 

Berdasarkan data tersebut, berikut beberapa indikator sederhana yang dapat digunakan untuk melihat keselarasan antara belanja pemerintah dan investasi. 

1. Rasio investasi terhadap belanja pemerintah

Rasio = I / G

Rasio = 1.010,6 / 1.298,6

Rasio = 0,778 atau 77,8%

Artinya, setiap Rp1 belanja pemerintah berjalan beriringan dengan realisasi investasi sekitar Rp0,78 pada periode tersebut.

Rasio ini bukan nilai multiplier, melainkan sekadar perbandingan dua besaran pada periode yang sama. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa ekspansi belanja pemerintah berlangsung bersamaan dengan realisasi investasi yang tetap tumbuh, tanpa menyatakan bahwa yang satu menyebabkan yang lain.

Sebagai perbandingan, rasio serupa pada kuartal I 2026 berada di kisaran 81,7%. Penurunan rasio pada Semester I terjadi karena belanja pemerintah tumbuh lebih cepat, yaitu 29,4% secara tahunan, dibandingkan pertumbuhan realisasi investasi yang sebesar 7,2%.

2. Selisih belanja pemerintah dan investasi

Gap = G − I

Gap = 1.298,6 − 1.010,6

Gap = Rp288,0 triliun

Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih lebih besar Rp288,0 triliun dibandingkan total realisasi investasi selama Semester I 2026.

Selisih tersebut belum tentu menunjukkan kondisi negatif karena sebagian belanja pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas, dapat mendukung terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi investasi pada periode berikutnya.

3. Indikasi risiko crowding out

Dalam teori ekonomi, crowding out terjadi ketika peningkatan belanja pemerintah, terutama jika dibiayai melalui peningkatan kebutuhan pembiayaan, meningkatkan permintaan terhadap dana sehingga berpotensi mendorong suku bunga dan menekan investasi swasta. Sebaliknya, crowding in terjadi ketika belanja pemerintah menciptakan peluang ekonomi baru yang mendorong sektor swasta meningkatkan investasi.

Pada Semester I 2026, BI Rate meningkat dari 4,75% menjadi 5,75%. Namun, kenaikan tersebut terutama ditujukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di tengah ketidakpastian global. Dengan demikian, kenaikan suku bunga pada periode tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan peningkatan belanja pemerintah.

Di sisi lain, realisasi investasi yang tercatat melalui PMA dan PMDN tetap tumbuh 7,2% secara tahunan menjadi Rp1.010,6 triliun. Data ini belum menunjukkan pelemahan investasi yang bersamaan dengan peningkatan belanja pemerintah, tetapi belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tidak adanya crowding out pada investasi swasta. 

Meski demikian, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan tidak adanya crowding out. Penilaian yang lebih komprehensif memerlukan analisis terhadap kebutuhan pembiayaan pemerintah, suku bunga pasar, kondisi likuiditas, penyaluran kredit, serta respons investasi swasta. Oleh karena itu, hubungan antara belanja pemerintah, suku bunga, dan investasi pada periode ini lebih tepat dilihat sebagai indikasi awal, bukan sebagai bukti hubungan sebab akibat.

Bagi investor, memahami dampak belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi dapat membantu mengidentifikasi sektor yang berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan permintaan dan ekspansi usaha, yang pada akhirnya dapat mendukung prospek kinerja keuangan perusahaan.

Salah satu produk yang dapat dipertimbangkan adalah Sucorinvest Maxi Fund, yaitu reksa dana saham yang berinvestasi pada berbagai emiten potensial di pasar modal Indonesia. Berdasarkan data per 9 September 2026, produk ini mencatatkan kinerja positif sebesar 47,56% dalam satu tahun terakhir. 

Dengan eksposur pada berbagai sektor ekonomi, reksa dana saham seperti Sucorinvest Maxi Fund dapat menjadi alternatif bagi investor yang ingin memperoleh potensi pertumbuhan jangka panjang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di Indonesia.

*Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan.

Tentang Makmur

PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) merupakan perusahaan yang telah berizin dan terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), serta menjadi Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Level II di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Makmur berkomitmen memperluas akses investasi yang inklusif, sejalan dengan visi Smart Wealth Building Made Simple, dengan mengedepankan prinsip simplicity, trust, dan clarity dalam setiap proses investasi, baik melalui reksa dana terkurasi maupun investasi saham.

Didirikan oleh para profesional teknologi dan finansial berpengalaman dari Silicon Valley dan Wall Street, Makmur memanfaatkan teknologi analitik berbasis data untuk membantu investor membangun kekayaan jangka panjang. Komitmen ini turut diakui melalui penghargaan Most Trusted Financial Brands Awards 2026 dari Investortrust dan Infovesta dalam kategori Agen Penjual Efek Reksa Dana Online.

Di Makmur, Anda juga bisa memilih lebih dari 100 produk reksa dana pilihan lainnya baik itu reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, reksa dana pasar uang, maupun reksa dana campuran. Anda bisa berinvestasi reksa dana dengan memanfaatkan promo seperti promo Makmur Anchor dan Road to Makmur.

Link: Promo di Makmur

Unduh aplikasi Makmur melalui link di bawah ini dan berikan ulasan mengenai pengalaman investasi Anda di Makmur.

Download Makmur

Perlu diketahui, selain melalui aplikasi, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Makmur melalui situs web jika ingin berinvestasi menggunakan laptop atau komputer. Silakan klik link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Web Aplikasi Makmur

Anda juga dapat menambah wawasan dengan membaca informasi atau artikel menarik di situs web Makmur. Silakan klik link di bawah ini:

Website: Makmur.id

Editor: Merry Putri Sirait (bersertifikasi WPPE)
Penulis: Lia Andani