Key Takeaways:

• Meskipun defisit APBN pada Januari 2026 mencapai Rp54,6 triliun, pemerintah memastikan bahwa angka tersebut masih terkendali. 
• Salah satu faktor utama yang menyebabkan defisit adalah lonjakan belanja negara yang mencapai Rp227,3 triliun, meningkat 25,7% secara yoy.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan signifikan sebesar 20,4% yoy pada Januari 2026.
• Beban bunga utang yang semakin meningkat juga menjadi salah satu faktor pendorong defisit APBN.

Pada Januari 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tercatat mengalami defisit. Berdasarkan pengumuman Kementerian Keuangan pada 23 Februari 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp227,3 triliun. Selisih tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Gambar 1. Realisasi APBN per Januari 2026 vs Januari 2025

Angka pada tabel di atas mencerminkan situasi yang cukup berat di awal tahun fiskal, mengingat defisit tersebut mencapai 0,21% dari PDB yang dibebani oleh peningkatan Belanja Pemerintah Pusat sebesar 53,3% yoy, terutama Belanja K/L (Kementerian/Lembaga) yang melonjak 128,9% yoy. Meskipun demikian, pemerintah menganggap defisit ini masih dalam kondisi yang terkendali dan sesuai dengan desain fiskal yang telah ditetapkan. Lalu, faktor apa yang menjadi pemicu defisit tersebut?

Faktor Penyebab Defisit

Ada tiga faktor yang membebani APBN Januari 2026 dan menyebabkan defisit, di antaranya:

1. Lonjakan belanja negara

Salah satu faktor yang menyebabkan defisit APBN pada Januari 2026 adalah lonjakan belanja negara. Total belanja negara pada bulan Januari 2026 tercatat sebesar Rp227,3 triliun, mengalami kenaikan 25,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan belanja ini terutama disebabkan oleh tingginya alokasi anggaran untuk program pemerintah yang sifatnya mendesak.

Salah satu program yang menyumbang besar pada peningkatan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mencapai Rp19,5 triliun pada bulan Januari 2026. Program ini bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Peningkatan belanja untuk program ini menjadi langkah strategis pemerintah di awal tahun untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi. Meskipun penting, peningkatan belanja yang signifikan ini turut membebani anggaran negara, yang kemudian berujung pada defisit APBN di awal tahun.

2. Penurunan PNBP

Selain lonjakan belanja, faktor yang turut berkontribusi pada defisit APBN adalah penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mengalami penurunan sebesar 20,4% yoy. PNBP yang terdiri dari berbagai sumber penerimaan selain pajak, seperti pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, dividen BUMN, serta pendapatan lainnya.

Salah satu penyebab penurunan PNBP pada Januari 2026 adalah penurunan harga komoditas, khususnya harga minyak mentah internasional (ICP). Pada Januari 2026, harga ICP tercatat hanya sebesar US$64,4 per barel, turun cukup signifikan dibandingkan dengan harga pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$76,8 per barel. Penurunan harga sekitar US$12,4 per barel atau sekitar 16,1% ini berdampak pada pendapatan negara yang berasal dari sektor migas.

Selain itu, turunnya setoran dividen dari BUMN, terutama BUMN perbankan, juga menjadi faktor utama penurunan PNBP. Sejak Februari 2025, pemerintah resmi mengoperasikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dividen dari BUMN, termasuk bank Himbara seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kini tidak lagi disetorkan langsung ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bawah Kementerian Keuangan.

Dana dividen tersebut kini dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan kembali guna menciptakan nilai tambah atau konsolidasi aset BUMN, bukan lagi digunakan sebagai komponen langsung dalam pendapatan negara untuk menutup belanja rutin. 

3. Beban bunga utang

Beban bunga utang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan defisit APBN pada Januari 2026. Pemerintah Indonesia merencanakan untuk membayar bunga utang sebesar Rp599,4 triliun sepanjang tahun 2026, meningkat sekitar 13% dibandingkan dengan proyeksi bunga utang tahun 2025 yang sebesar Rp552,9 triliun.

Beban bunga utang yang semakin membengkak menjadi tantangan besar bagi pemerintah pada 2026, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja produktif dan kewajiban pembayaran bunga. Meskipun pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan keduanya, peningkatan pembayaran bunga utang memberi dampak langsung terhadap defisit APBN, terutama pada awal tahun ketika penerimaan negara belum mencapai puncaknya.

Defisit APBN Masih dalam Koridor yang Terkendali

Meskipun defisit APBN pada Januari 2026 terbilang cukup besar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa defisit sebesar Rp54,6 triliun ini masih dalam kondisi yang terkendali dan sesuai dengan desain fiskal yang telah direncanakan untuk tahun 2026. Menurut Purbaya, defisit tersebut masih berada dalam koridor yang diperbolehkan berdasarkan kebijakan fiskal pemerintah.

Pemerintah juga optimis dengan pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2026. Penerimaan pajak tercatat mengalami kenaikan sebesar 30,7% yoy, yang menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap pendapatan negara memiliki kinerja cukup baik. Jika tren pertumbuhan ini dapat dipertahankan sepanjang tahun, maka target penerimaan pajak tahunan diperkirakan akan tercapai, defisit APBN juga dapat menyusut secara bertahap.

Lonjakan belanja yang terjadi di awal tahun, meskipun memberikan tekanan pada defisit, dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat, yang diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Program tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga defisit APBN agar tetap berada di bawah 3% dari PDB, sesuai dengan amanat undang-undang. Meskipun defisit APBN Januari 2026 cukup signifikan, pemerintah tetap optimis dan menilai bahwa kondisi ini masih sesuai dengan desain fiskal tahun 2026.

Meski defisit APBN Januari 2026 cukup besar, pemerintah menilai masih ada ruang optimisme terhadap prospek ekonomi ke depan. Meskipun dalam setahun terakhir terjadi penyesuaian tarif PPN menjadi 12%, termasuk pengenaan tarif penuh untuk sejumlah barang kena pajak tertentu, pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7% tetap mencerminkan daya tahan konsumsi domestik yang menjadi motor utama ekonomi Indonesia di awal 2026.

Kuatnya konsumsi masyarakat meski ada penyesuaian pajak menjadi salah satu tanda bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 dapat tetap tumbuh stabil. Anda bisa membeli reksa pendapatan tetap yang dikelola oleh manajer investasi (MI) yang profesional. Reksa dana pendapatan tetap menawarkan potensi pertumbuhan yang stabil, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Jenis reksa dana ini cocok untuk investor yang mencari potensi imbal hasil dengan risiko moderat.

Terdapat beragam reksa dana pendapatan tetap di Makmur yang bisa Anda pertimbangkan, salah satunya Sucorinvest Bond Fund. Berdasarkan data per 26 Februari 2026, reksa dana ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,04% dalam satu tahun terakhir.
*Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Pastikan Anda berinvestasi melalui Makmur, perusahaan wealth tech berizin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyediakan platform investasi terpadu untuk reksa dana dan saham. Di Makmur, Anda juga bisa memilih lebih dari 100 produk reksa dana pilihan lainnya baik itu reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, reksa dana pasar uang, maupun reksa dana campuran. Anda bisa berinvestasi reksa dana dengan memanfaatkan promo seperti promo February Fortune dan promo Semua Bisa Makmur.

Link: Promo-Promo di Makmur

Unduh aplikasi Makmur melalui link di bawah ini dan berikan ulasan mengenai pengalaman investasi Anda di Makmur.

Download Makmur

Perlu diketahui, selain melalui aplikasi, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Makmur melalui situs web jika ingin berinvestasi menggunakan laptop atau komputer. Silakan klik link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Web Aplikasi Makmur

Anda juga dapat menambah wawasan dengan membaca informasi atau artikel menarik di situs web Makmur. Silakan klik link di bawah ini:

Website: Makmur.id

Editor: Merry Putri Sirait (bersertifikasi WPPE)
Penulis: Lia Andani